Dr. Diyan Isnaeni, S.H., M.Hum.

Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S3
Status Ikatan Kerja : Dosen tetap

Pendidikan

Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tahun Jenjang
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Doktor 2019 S3
Universitas Brawijaya Magister Humaniora 2002 S2
Universitas Brawijaya Sarjana Hukum 1986 S1

Portofolio

Penelitian

Pengabdian Masyarakat

No Judul Pengabdian Masyarakat Tahun
1 Penyuluhan Hukum Tentang Peralihan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Oleh Sebab Pewaris 2023
2 Penyuluhan Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Oleh Sebab Pewaris 2023
3 Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Hak Tanggungan dan Solusinya 2022
4 Penyuluhan Hukum Tentang Mekanisme Penetapan Tanah Terlantar 2021
5 Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Pendaftaran Tanah yang Berlaku di Indonesia Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 2021
6 Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat 2020
7 Penyuluhan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Menjamin Kepastian Hukum 2020
8 Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah 2019

Publikasi Karya

No Judul Karya Jenis Karya Tahun
1 Mediation Assistance for Domestic Conflicts Based on Legal and Religious Values in Overcoming Economic Conflicts and Infidelity in the Community of Batu City Jurnal nasional terakreditasi 2026
2 EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA BATAS KEPEMILIKAN TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG) Jurnal nasional 2026
3 Peralihan Hak Milik Atas Tanah oleh sebab Pewaris Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan 2025
4 Implementation Of The Regulation Of The Minister Of Agraria And Spatial Planning/ Head Of The National Land Agency Of The Republic Of Indonesia Number 5 Of 2020 Concerning Electronic Integrated Liability Rights Services (Study At The Blitar City Land Office) Lain-lain 2024
5 Analisis Yuridis Tentang Sengketa Hak Atas Tanah Perkarangan (Studi Kasus Putusan M.A Nomor 256 K/PDT/2023) Jurnal nasional 2024
6 PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG) Jurnal nasional 2024
7 SENGKETA ATAS MEREK TERDAFTAR TERHADAP MEREK ILEGAL ANTAR DUA NEGARA (Analisa Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt. Sus-Merek/2023/PN. Niaga. Jkt. Pst) Jurnal nasional 2024
8 Land Banking Policy (Critical Evaluation of the Economic and Social Rights of Traditional Legal Communities) Jurnal internasional bereputasi 2024
9 Ratio Legis of Land Procurement Arrangement for Toll Roads Construction Toward Society 5.0 Jurnal internasional bereputasi 2024
10 Implementation Of The Regulation Of The Minister Of Agraria And Spatial Planning/Head Of The National Land Agency Of The Republic Of Indonesia Number 5 Of 2020 Concerning… Jurnal internasional 2024
11 Government Responsibilities Related to Converting Forest Functions to Agricultural Land (Study in Batu Malang City Prosiding seminar internasional 2023
12 LEGAL CONSEQUENCES AND SETTLEMENT OF DOUBLE CERTIFICATES ON LAND PROPRIETARY CERTIFICATES IN AGRARIAN LAW PERSPECTIVE (Study of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Kediri Regency) Lain-lain 2023
13 Penataan Linieritas Guru Sekolah Dasar: Analisis Kebijakan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Jurnal nasional terakreditasi 2023
14 Legal Clarification On The Use Of Basements In The Context Of Public Land Acquisition In Indonesia Jurnal internasional 2023
15 LEGAL CONSEQUENCES AND SETTLEMENT OF DOUBLE CERTIFICATES ON LAND PROPRIETARY CERTIFICATES IN AGRARIAN LAW PERSPECTIVE (Study of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in… Jurnal internasional 2023
16 KEKUATAN HUKUM KARTU BPJS KESEHATAN DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Jurnal nasional terakreditasi 2022
17 Effectiveness of Mediation in Alternative Dispute Settlement in the Implementation of Systematic Land Registration (PTSL) Jurnal internasional 2022
18 IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Jurnal nasional terakreditasi 2021
19 PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PT USAHA MIKRO DAN KECIL Jurnal nasional terakreditasi 2021
20 KONSEP HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI NEGARA Lain-lain 2020
21 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Prespektif Hak Menguasai Negara Jurnal nasional terakreditasi 2020
22 The Right Concept of Countrries in the Implementatition of Land Procurement for Toll Road Development Jurnal internasional 2019
23 Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lain-lain 2018
24 Reforma agraria: land reform dan redistribusi tanah di Indonesia Lain-lain 2018
25 Community Empowering in Access Reform Activity Implementation as a Part of Agrarian Reform Program Jurnal internasional 2018
26 Perlindungan Hukum Pihak Ketiga sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Prosiding seminar nasional 2017
27 Ilmu Hukum Humaniora Sebuah Antologi Pemikiran Lain-lain 2017
28 PENERAPAN PROGRAM REFORMA AGRARIA DI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Lain-lain 2017
29 Penerapan Program Reforma Agraria di Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lain-lain 2017
30 Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Jurnal nasional terakreditasi 2017
31 Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila Jurnal nasional 2017
32 KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 Lain-lain 2014
33 PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DALAM PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Lain-lain 2014
34 PERPEKTIF YURIDIS TERHADAP PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Lain-lain 2014
35 ANALISA YURIDIS UU NOMOR 2 TAHUN 2012 DAN PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 T Lain-lain 2013
36 ANALISA YURIDIS UU NO 2 TAHUN 2012 DAN PERPRES NO 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Lain-lain 2012
37 ANALISA YURIDIS UU NO 2 TAHUN 2012 DAN PERPRES NO 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN… Lain-lain 2012
38 PENERAPAN PER KA BPN NO. 3 TAHUN 2007 DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN GEMPOL PASUR… Lain-lain 2012
39 PENERAPAN PER KA BPN NO. 3 TAHUN 2007 DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN GEMPOL PASURUAN Lain-lain 2012
40 KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU FREIES ERMESSEN: BISAKAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN? Lain-lain 2011
41 POTRET KINERJA HAKIM KONSTITUSI Lain-lain 2011
42 KONSINYASI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 Lain-lain 2007
43 IMPLIKASI HAK MENGUASAI NEGARA TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DALAM Lain-lain 2003
44 ASPEK HUKUM DALAM MASALAH PERTANAHAN DAN PERUMAHAN PERKOTAAN Lain-lain 2002
45 Implikasi Undang-undang Otonomi Daerah Lain-lain 2000